Zonasi dan Pemerataan Pendidikan

Tahun ajaran 2018/2019 membawa berkah untuk salah satu keluarga yang tinggal tidak jauh dari rumah saya. Satu dari ketiga anaknya akhirnya bisa bersekolah di SMP negeri yang jaraknya cukup dekat dari wilayah kami tinggal. Kedua kakaknya gagal diterima di SMP negeri karena nilai ujian yang tidak mencukupi. Mereka terpaksa harus sekolah di sekolah swasta yang letaknya agak jauh dari rumah. Selain biaya sekolah yang lebih mahal, keluarga tersebut juga harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi dari rumah ke sekolah. Ironisnya, kualitas sekolah swasta dimana kedua kakaknya bersekolah lebih buruk dibandingkan sekolah si adik.

Oleh karena itu, orang tua mereka sangat senang begitu tahu si anak terakhir berhasil diterima di SMP dekat rumah, gratis, tidak perlu keluar uang transportasi, dan negeri (status sekolah yang dianggap lebih baik oleh kebanyakan keluarga menengah-bawah). Sebenarnya, nilai ujian si anak terakhir tidak jauh berbeda dengan kedua kakaknya. Mungkin, jika si adik lulus SD di tahun dimana kakaknya lulus, nilai tersebut juga tidak cukup untuk membawanya ke SMP negeri. Kebijakan zonasi yang mulai (kembali) diimplementasi di tahun ajaran kemarin telah memberikan kesempatan kepada si anak untuk bersekolah di SMP negeri dekat rumah.

Untuk keluarga tersebut, ini merupakan berkah. Anak terakhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang mungkin lebih baik dibandingkan kakaknya. Uang untuk bayaran sekolah swasta dan transportasi anak juga bisa disimpan untuk kebutuhan lainnya.

Melalui Permendikbud No. 14 tahun 2018, pemerintah telah menetapkan bahwa proses seleksi untuk masuk ke sekolah harus didasarkan pada zonasi atau lokasi dimana anak tersebut tinggal. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, kecuali SMK. Seperti yang tertulis pada ayat 1 pasal 16 bahwa “sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.” Sisanya sekolah dapat memilih siswanya berdasarkan nilai ujian dan prestasi akademik/non-akademik lainnya yang diakui oleh sekolah. Lebih detil tentang kebijakan dapat diunduh di sini.

Kebijakan seleksi dengan memprioritaskan zonasi tempat tinggal anak, bukan memprioritaskan nilai seperti yang selama ini terjadi, diharapkan mampu mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Seperti yang dikutip oleh Tirto , Mendikbud mengatakan bahwa “ke depan kita tidak ingin ada lagi ‘kastanisasi’ sekolah. Kita tidak ingin ada sekolah favorit dan tidak favorit.” Selain berharap kualitas sekolah bisa lebih merata, kebijakan ini juga diharapkan mampu menyebar anak-anak pintar secara akademis untuk tidak berkumpul di suatu tempat. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan dengan menggunakan data PISA 2015 memang menunjukan bahwa ketimpangan pendidikan, baik akses dan mutu, terjadi di Indonesia . Pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dengan mendorong seleksi berdasarkan zonasi sebenarnya tidak saja terjadi di Indonesia. Beberapa negara lain sudah mencoba ini terlebih dahulu. Mereka yang setuju dengan kebijakan dengan memprioritaskan zonasi menganggap bahwa seleksi berdasarkan nilai hanya akan memperluas gap antara kelompok menengah atas dan menengah bawah. Denessen, dkk (2005) mengatakan bahwa meskipun pemilihan sekolah berdasarkan nilai berpotensi meningkatkan kualitas sekolah (karena sekolah terus berkompetisi) dan partisipasi orang tua pada pendidikan anak, seleksi sekolah berpotensi meningkatkan segregasi antar kelompok . Kebijakan ini dianggap merugikan kelompok-kelompok underprivileged.

Kontribusi orang tua dianggap faktor penting yang memainkan peran pada terjadinya ketimpangan pendidikan saat seleksi berdasarkan nilai/kemampuan anak diimplementasikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bosetti dan Pyrett (2007) seleksi sekolah merupakan fenomena yang terbatas pada kelompok orang tua menengah atas . Selain memiliki financial capital lebih banyak, orang tua menengah atas juga memiliki social capital dan cultural capital yang lebih mumpuni dibandingkan dengan orang tua menengah bawah. Mereka lebih mengetahui prosedur seleksi sekolah, sekolah mana yang bagus, sekolah mana yang memiliki kesamaan nilai dengan mereka, peran sekolah bagus pada masa depan anak-anak mereka, dan juga mengetahui bagaimana caranya agar anak mereka diterima di sekolah tersebut. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dan menggunakan banyak pertimbangan ketika memilih sekolah untuk anaknya.

Sosiolog di bidang pendidikan di University of Cambridge, Diane Reay menganggap bahwa pemilihan sekolah adalah alat sosial yang dapat mengubah perbedaan status sosial menjadi ketimpangan pendidikan . Orang tua menengah atas cenderung memilih sekolah bagus untuk anaknya untuk ‘mengamankan’ privilege yang selama ini sudah mereka rasakan. Tidak heran jika kemudian kita sering kali mendengar, di satu keluarga, baik orang tua maupun anak-anaknya merupakan lulusan dari sekolah unggulan yang sama, pun sekolahnya berbeda, status unggulannya masih sama.

Fenomena orang tua memilih sekolah bagus untuk anaknya ini memang sangat manusiawi. Siapa yang menjadi orang tua, pasti ingin anaknya mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Apalagi pendidikan menjadi modal dasar untuk kehidupan selanjutnya. Sayangnya, hal ini tidak banyak berlaku untuk keluarga menengah bawah. Keterbatasan finansial dan pengetahuan tentang sekolah berkualitas membatasi mereka ketika memilih sekolah untuk anak-anak mereka.

Kebijakan berdasarkan zonasi berpotensi untuk mengurangi ketimpangan dengan mengurangi faktor orang tua pada proses pemilihan sekolah. Sekarang sekolah cukup memprioritaskan zonasi sebagai alasan untuk memilih siswa-siswanya. Bagi orang tua yang ingin tetap memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya namun tidak mau memilih sekolah negeri di dekat rumahnya, mereka dapat memilih sekolah swasta.

Meskipun memiliki tujuan yang baik, nyatanya implementasi kebijakan ini tidak lepas dari masalah. Berbeda dengan yang terjadi pada tetangga saya, CNN Indonesia mengungkapkan bahwa beberapa siswa di Bandung malah tidak berhasil masuk ke sekolah negeri terdekat dengan rumahnya karena jarak mereka masih lebih jauh dibandingkan siswa lainnya. Hal ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya karena keberadaan sekolah negeri yang tidak selalu merata di setiap daerah. Selain itu, jumlah daya tampung juga menjadi persoalan karena jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendaftar. Di Bekasi misalnya, Tirto menemukan bahwa sekitar 30.000 lulusan SMP harus bersaing untuk memperebutkan 11.000 bangku di SMA negeri. Masalah teknis juga banyak muncul saat kebijakan ini diimplementasi. Mulai dari sistem yang terganggu, hingga pemalsuan dokumen Surat Keterangan Tanda Miskin dan Kartu Keluarga.

Masalah di atas menunjukan bahwa kebijakan zonasi ini harus didukung dengan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuannya: mengurangi ketimpangan. Pertama, kebijakan ini perlu didukung dengan kebijakan publik lainnya yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan. Beberapa yang mengkritik kebijakan ini mengatakan bahwa melakukan seleksi kepada siswa berdasarkan tempat tinggal hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu juga mendorong adanya kesetaraan status sosial dan ekonomi jika ingin benar-benar mengatasi ketimpangan. Selanjutnya, kebijakan ini juga perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan teknis lainnya. Misalnya memastikan bahwa setiap anak terdaftar di zonanya, pengaturan zonasi tempat tinggal sebanding dengan pengaturan zonasi sekolah, dan bekerja sama dengan institusi-institusi pemerintahan lainnya agar pemalsuan dokumen tidak terjadi.

Terakhir, perlu diingat bahwa kebijakan berdasarkan zonasi sebenarnya hanya mengatur pemerataan dari sisi demand. Bahwa mulai saat ini anak-anak Indonesia, lepas dari bagaimana latar belakangnya memiliki kesempatan untuk sekolah di sekolah-sekolah negeri terdekat dengan rumahnya. Selain mengatur demand tersebut, pemerintah sebaiknya juga mulai memikirkan pemerataan dari sisi supply, misalnya keberadaan sekolah, jumlah daya tampung, fasilitas pendidikan berkualitas, dan yang paling penting adalah pemerataan guru berkualitas.

Salah satu yang perlu dilakukan untuk meratakan kualitas guru adalah memastikan bahwa setiap guru memiliki akses terhadap pengembangan kapasitas mengajar yang berkualitas. Hal ini yang sedang coba dilakukan oleh Bantu Guru Belajar Lagi. Berdiri sejak 2017, Bantu Guru Belajar Lagi hadir dengan tujuan untuk mengaktifkan lebih banyak komunitas-komunitas belajar bagi guru di Bekasi. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan Kamp Guru Penggerak untuk guru-guru di Bekasi. Program ini bertujuan untuk membentuk guru-guru penggerak yang nantinya akan mampu untuk mengaktifkan komunitas-komunitas belajarnya. Kami percaya bahwa pemerataan kualitas pendidikan hanya akan dapat tercapai jika semua guru di Indonesia berkualitas baik.

Sumber:
Ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia: Potret berdasarkan survei PISA 2015
Segregation by choice? A study of group-specific reasons for school choice
Parental motivation in school choice: seeking the competitive edge
Spoilt for choice: the working classes and educational markets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *